gegas.co https://gegas.co id-id https://gegas.co/berita/detail/hadapi-el-nino-riau-gelar-rakor-karhutla-2026- GEGAS || PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 sebagai langkah strategis menghadapi ancaman musim kemarau ekstrem akibat potensi fenomena El Nino. Kegiatan yang berlangsung di Aula Tribrata Mapolda Riau, Senin (27/4/2026), menegaskan pentingnya kolaborasi terpadu dalam menekan risiko kebakaran yang kerap berulang setiap tahun.Rakor dipimpin Kapolda Riau Irjen Pol Hery Heryawan dan dihadiri Plt Gubernur Riau SF Hariyanto bersama unsur Forkopimda, TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga perwakilan dunia usaha.Forum ini menjadi momentum konsolidasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan dari hulu hingga hilir, mulai dari pencegahan hingga penanganan darurat.Pemprov Riau Gelar Rakor Karhutla 2026 Antisipasi El Nino menjadi fokus utama dalam agenda ini. Plt Gubernur Riau menegaskan bahwa langkah preventif harus menjadi prioritas, termasuk penguatan sistem deteksi dini, kesiapan sarana pemadaman serta sinergi kebijakan antar lembaga. Ia menekankan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial.“Penanganan kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab bersama. Kolaborasi kuat menjadi kunci agar upaya pencegahan dan penanganan berjalan optimal,” kata SF Hariyanto.Pemprov Riau sendiri telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 13 Februari hingga 30 November 2026. Dari 12 kabupaten/kota, sebanyak 10 daerah telah menetapkan status serupa, sementara dua lainnya masih dalam proses. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif menghadapi prediksi musim kemarau yang lebih panjang dan kering.Berdasarkan paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tahun 2026 berpotensi mengalami penurunan curah hujan, peningkatan suhu udara serta lonjakan titik panas di sejumlah wilayah. Kondisi ini diperparah dengan potensi super El Nino yang pernah terjadi pada 1997 dan 2015, yang berdampak luas hingga lintas negara.Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov Riau telah menyiapkan berbagai strategi, mulai dari alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT), dukungan operasi udara hingga modifikasi cuaca. Langkah ini diperkuat dengan kesiapsiagaan personel, logistik, serta penguatan posko siaga oleh BPBD.Kapolda Riau dalam arahannya menegaskan pentingnya pendekatan preventif berbasis edukasi dan kesadaran masyarakat.Selama hampir satu tahun terakhir, pihaknya telah melakukan sosialisasi di puluhan kampus dan sekolah, serta menggalakkan program penanaman pohon melalui gerakan Green Policing.Namun demikian, dia menilai upaya tersebut perlu ditingkatkan secara masif dan berkelanjutan. Sejumlah langkah konkret disiapkan, antara lain optimalisasi embung air, pemasangan CCTV pemantauan hotspot, patroli intensif di wilayah rawan hingga penguatan penegakan hukum.“Kita harus memastikan kesiapan menyeluruh, tidak hanya saat terjadi kebakaran, tetapi sejak tahap pencegahan,” tegasnya.Rakor juga diisi dengan berbagai paparan teknis, termasuk dari BPBD terkait kesiapsiagaan lapangan serta Bupati Siak mengenai upaya restorasi gambut sebagai solusi jangka panjang. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bentuk komitmen bersama dalam penanggulangan karhutla secara terpadu.Melalui rakor ini, Pemprov Riau menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026, sekaligus memastikan respons cepat dan terkoordinasi guna mencegah terulangnya bencana kabut asap yang berdampak luas bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.  * (Denny W) https://gegas.co/berita/detail/bem-uht-gelar-diskusi-akar-rumput-gerakan-mahasiswa GEGAS || PEKANBARU – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hang Tuah (BEM UHT) Pekanbaru menggelar diskusi akar rumput sebagai upaya memperkuat solidaritas gerakan mahasiswa di tengah dinamika zaman yang kian kompleks.Kegiatan ini digagas Kementerian Sosial, Politik dan Hukum (Kemensospolkum) dan berlangsung di Lapangan MTQ Pekanbaru, Jumat (24/4/2026) lalu.Mengusung tema “Dinamika Organisasi, Pergerakan Mahasiswa, dan Pembentukan Karakter Kaderisasi”, forum ini menjadi ruang terbuka bagi mahasiswa untuk membedah arah gerakan sekaligus memperkuat fondasi organisasi dari tingkat paling dasar.Diskusi berlangsung dinamis dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai latar belakang organisasi. Selain menjadi ruang bertukar gagasan, forum ini juga diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya peran mahasiswa, tidak hanya sebagai agent of change, tetapi juga sebagai moral force yang menjaga nilai-nilai kritis dan intelektual.Presiden Mahasiswa UHT Pekanbaru, Syahradi Ramatul, mengatakan kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi biasa. Menuru dia, ruang ini juga menjadi wadah pembelajaran bagi kader untuk mengasah kemampuan berbicara di depan publik sekaligus memperkuat kapasitas intelektual.“Organisasi yang kuat lahir dari kader yang sadar, paham, dan berani bertindak. Karena itu, kaderisasi harus menjadi prioritas dalam setiap gerakan mahasiswa,” ucapnya.Diskusi ini menghadirkan sejumlah pemateri internal BEM UHT, yakni Menteri Sospolkum Muhammad Zaki Kurniawan, Sekretaris Menteri Nikolas Amsal Pratama Lase, serta staf Muhammad Pandu Saputra. Ketiganya memaparkan pentingnya adaptasi organisasi terhadap perubahan sosial-politik yang terus bergerak cepat.Dalam pemaparannya, isu kaderisasi menjadi sorotan utama. Peserta diajak memahami bahwa keberlanjutan organisasi sangat bergantung pada kualitas kader yang dibentuk. Tanpa sistem kaderisasi yang kuat, gerakan mahasiswa dinilai rentan kehilangan arah dan daya kritisnya.Muhammad Pandu Saputra menekankan bahwa kaderisasi bukan sekadar rutinitas organisasi, melainkan fondasi utama dalam membangun gerakan yang berkelanjutan. “Kaderisasi adalah jantung organisasi. Dari sanalah lahir pemimpin-pemimpin yang mampu membawa perubahan,” tegasnya.Selain itu, forum juga membahas bagaimana gerakan mahasiswa tetap relevan dalam menyuarakan kepentingan rakyat. Di tengah tantangan zaman—mulai dari perubahan politik hingga arus digitalisasi—mahasiswa dituntut mampu beradaptasi tanpa kehilangan idealisme.Diskusi akar rumput ini sekaligus menjadi bentuk konsolidasi internal untuk memperkuat struktur gerakan yang lebih terorganisir, sistematis dan masif. BEM UHT menilai, tanpa solidaritas yang kuat, gerakan mahasiswa akan sulit memberikan dampak nyata di tengah masyarakat.Wakil Presiden Mahasiswa, Ahmad Dani, turut mendukung penuh kegiatan ini sebagai bagian dari upaya membangun gerakan kolektif yang lebih solid. Menurut dia, ruang-ruang diskusi seperti ini penting untuk menjaga semangat kritis mahasiswa tetap hidup.Melalui forum ini, BEM UHT berharap lahir kader-kader yang tidak hanya progresif, tetapi juga memiliki integritas dan keberanian dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan.Kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan gerakan mahasiswa tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan proses panjang melalui kaderisasi yang matang, ruang dialog terbuka, serta solidaritas yang terus dirawat.Di tengah tantangan sosial-politik yang semakin kompleks, BEM UHT Pekanbaru memilih memperkuat akar gerakan—dari bawah—sebagai strategi membangun kekuatan mahasiswa yang lebih kokoh dan berkelanjutan. * (rls/Marden) https://gegas.co/berita/detail/hari-bumi-2026-walhi-riau-desak-transisi-energi-adil GEGAS || PEKANBARU – Peringatan Hari Bumi 2026 di Pekanbaru berubah menjadi panggung desakan serius terhadap krisis iklim. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau menggelar aksi publik bertajuk “Our Power, Our Riau: Mewujudkan Transisi Energi Berkeadilan, Pulihkan Hak Rakyat dan Planet Kita!” di Stadion Utama Riau, kemarin siang.Aksi ini tak sekadar seremonial. Sejak pukul 14.00 WIB, peserta dari berbagai elemen—mulai mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas muda—memadati lokasi dengan membawa pesan kuat: Riau tidak bisa lagi bergantung pada energi kotor.Berbagai kegiatan digelar untuk menarik perhatian publik, dari mural kolaboratif di atas kanvas besar, ruang menggambar untuk anak-anak, hingga panggung terbuka yang memberi kesempatan masyarakat menyuarakan keresahan soal energi dan lingkungan.Koordinator kegiatan, Imam Yoemi menegaskan aksi ini lahir dari kegelisahan atas kondisi bumi yang kian memburuk. “Kerusakan ada di mana-mana. Krisis iklim itu nyata dan sudah terjadi,” tukasnya di sela kegiatan.Menurutnya, peringatan Hari Bumi harus menjadi momentum refleksi sekaligus tekanan kepada pemerintah agar lebih serius menjalankan transisi energi bersih yang berkeadilan. Dia menekankan, transisi tidak boleh mengabaikan hak masyarakat, terutama kelompok rentan di sekitar wilayah industri energi.Sorotan utama dalam aksi ini adalah ketergantungan Riau terhadap batu bara, khususnya dari operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Aktivitas dari hulu hingga hilir disebut berdampak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat, terutama di wilayah pesisir.Data terbaru juga menunjukkan ironi: penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Riau justru mengalami penurunan pada 2023 dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal lemahnya komitmen daerah dalam beralih ke energi bersih.Di tengah ancaman fenomena iklim ekstrem seperti “Godzilla El Nino” yang diprediksi terjadi tahun ini, WALHI Riau menilai sikap diam bukan lagi pilihan. Mereka menuntut langkah konkret untuk menekan laju krisis iklim yang dampaknya sudah dirasakan melalui berbagai bencana.Imam juga menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda. Ia mendorong anak muda memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kesadaran lingkungan. “Kalau bisa ini jadi FOMO yang baik. Orang ikut peduli karena melihat isu ini penting,” katanya.Pendekatan kreatif dalam aksi ini dinilai efektif menjangkau masyarakat luas, termasuk mereka yang sebelumnya awam terhadap isu lingkungan.Sabila Dewi Purnama, salah satu peserta, menyebut kegiatan ini sebagai cara “halus tapi mengena” dalam mengedukasi publik. “Pendekatannya menyenangkan, tapi isunya sangat dalam dan mendesak,” katanya.Dia menilai kegiatan seperti ini perlu diperbanyak agar kesadaran publik tumbuh secara alami, bukan karena tekanan. “Kondisi bumi sekarang sudah sangat urgent,” tegasnya.Hal senada disampaikan Monang, peserta lainnya. Ia menekankan tanggung jawab generasi muda dalam menjaga bumi. “Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita harus mulai dari hal kecil seperti reforestasi dan menanam,” katanya.Aksi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa krisis iklim bukan lagi isu masa depan. Di Riau, dampaknya sudah terasa hari ini—dan tanpa perubahan arah kebijakan energi, beban itu dipastikan akan semakin berat.WALHI Riau berharap suara dari ruang publik ini tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi menjadi tekanan nyata yang mendorong perubahan kebijakan menuju energi bersih, adil, dan berkelanjutan. * (rls/Marden) https://gegas.co/berita/detail/kapolda-riau-karhutla-tak-bisa-lagi-ditangani-reaktif GEGAS || TANJUNG BELIT — Kapolda Riau, Herry Heryawan menegaskan pola penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Bumi Lancang Kuning ini tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan reaktif semata. Menurut Kapolda yang akrab disapa "Herrymen" ini, strategi ke depan harus bertumpu pada kolaborasi lintas sektor, inovasi berkelanjutan, serta kesiapsiagaan yang terukur.Penegasan itu disampaikan dalam Sesi Diskusi Teknis Karhutla bertajuk “Karhutla: Realitas Lapangan, Penegakan Hukum, dan Mitigasi” di kawasan Rimbang Baling, Kabupaten Kampar, Sabtu (25/4/2026), yang menjadi bagian dari Kemah Kebangsaan Mahasiswa Riau 2026.“Penanganan karhutla tidak bisa lagi bersifat reaktif. Kita harus membangun sistem yang kolaboratif, inovatif dan siap menghadapi potensi sejak dini,” tutur Kapolda.Herrymen menekankan, tantangan karhutla di Riau bukan hanya persoalan teknis pemadaman, melainkan juga menyangkut aspek pencegahan, edukasi serta konsistensi penegakan hukum. Karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga teknis, hingga masyarakat dinilai menjadi kunci utama.Kapolda juga menyoroti pentingnya membangun pola pikir terbuka dan adaptif di seluruh lini, termasuk generasi muda. Mahasiswa, kata dia, harus dilibatkan sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar pengamat.“Dengan pikiran yang positif dan berorientasi solusi, kita bisa menciptakan langkah nyata dalam menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.Selain pendekatan preventif, Polda Riau tetap memastikan penegakan hukum berjalan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Langkah ini diposisikan sebagai bagian dari strategi menyeluruh yang tidak hanya memadamkan api, tetapi juga memutus sumber masalah.Forum tersebut sekaligus menegaskan arah baru penanganan karhutla di Riau: dari respons insidental menuju sistem mitigasi terpadu yang melibatkan semua elemen, dari negara hingga masyarakat sipil. * (Denny W) https://gegas.co/berita/detail/kemah-mahasiswa-riau-diisi-diskusi-dengan-kapolda-dan-rocky-gerung GEGAS || PEKANBARU – Kapolda Riau Herry Heryawan bersama akademisi Rocky Gerung tampil sebagai pemateri utama dalam kegiatan Kemah Kebangsaan Mahasiswa Riau yang digelar di Pulau Tongah, Desa Tanjung Belit, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Sabtu-Minggu (25–26/4/2026).Kegiatan bertema “Karhutla, Keadilan Ekologis dan Masa Depan Riau” ini diikuti sekitar 142 mahasiswa dari berbagai organisasi, termasuk Cipayung Plus dan sejumlah organisasi ekstra kampus. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka yang mempertemukan mahasiswa, aparat penegak hukum, akademisi, hingga aktivis dalam membahas persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di Riau.Rangkaian kegiatan dimulai dari registrasi peserta di Mapolda Riau, dilanjutkan perjalanan menuju lokasi kemah. Agenda kemudian diisi dengan diskusi teknis terkait karhutla, mulai dari realitas lapangan, aspek penegakan hukum, hingga strategi mitigasi. Selain itu, mahasiswa juga mengikuti Focus Group Discussion (FGD) terkait persoalan narkoba di kabupaten/kota di Riau, serta sesi dialog interaktif dan refleksi kebangsaan.Puncak kegiatan berlangsung pada malam hari melalui api unggun kebangsaan yang diisi dialog terbuka bertema “Karhutla, Negara dan Masa Depan Demokrasi”. Momentum ini dimanfaatkan peserta untuk menyampaikan gagasan kritis, sekaligus membangun kesadaran kolektif akan pentingnya peran generasi muda dalam isu lingkungan.Kemah kebangsaan ini diinisiasi sebagai respon atas kompleksitas persoalan karhutla yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, stabilitas sosial hingga kepercayaan publik terhadap tata kelola negara. Mahasiswa dinilai memiliki posisi strategis sebagai kekuatan intelektual yang mampu mendorong perubahan, meski selama ini keterlibatan mereka masih sporadis.Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir konsolidasi gerakan mahasiswa yang lebih terarah, sekaligus memperkuat kolaborasi antara aparat, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pencegahan karhutla.Terlepas soal itu, sebanyak 142 peserta Kemah Kebangsaan Mahasiswa Riau ini bertolak dari Mapolda sekira pukul 09.30 WIB menggunakan 9 (sembilan) unit bus Brimob Polda.Kemah Kebangsaan Mahasiswa Riau ini diharapkan menjadi titik temu antara dialektika kritis dan pengalaman lapangan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi persoalan karhutla secara berkelanjutan. * (Denny W) https://gegas.co/berita/detail/polres-dumai-bongkar-jaringan-pmi-ilegal-29-diamankan GEGAS || DUMAI — Aparat kepolisian dari Polres Dumai kembali mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sekaligus praktik penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di wilayah hukumnya.Pengungkapan ini menjadi sinyal kuat bahwa jalur darat di kawasan perbatasan Riau masih menjadi target empuk jaringan pengiriman tenaga kerja nonprosedural.Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Hasyim Risahondua menegaskan kasus terbaru ini memiliki pola serupa dengan pengungkapan sebelumnya. Modus yang digunakan meliputi perekrutan calon pekerja, penampungan sementara, hingga rencana pemberangkatan melalui jalur tidak resmi.Menurut dia, praktik tersebut bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan korban karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai di negara tujuan. Ia menegaskan bahwa negara tidak akan mentolerir segala bentuk pengiriman PMI ilegal yang terorganisir.Kapolres Dumai, AKBP Angga Herlambang, menjelaskan bahwa pengungkapan berawal dari laporan masyarakat yang diterima jajaran Polsek Sungai Sembilan, Jumat (24/4/2026).Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas langsung melakukan patroli dan penyekatan di Jalan Raya Lubuk Gaung.Sekitar pukul 03.00 WIB, petugas menghentikan sebuah kendaraan yang membawa sembilan calon PMI ilegal beserta seorang sopir. Dari hasil interogasi awal, sopir mengaku hanya bertugas mengantar para korban ke lokasi penampungan di Batu Teritip.Pengembangan kasus membawa tim ke lokasi yang dimaksud. Di sana, polisi menemukan puluhan calon PMI lain yang diduga akan diberangkatkan ke luar negeri secara ilegal. Total sebanyak 29 orang berhasil diamankan dalam operasi tersebut, termasuk tiga orang yang diduga sebagai pengatur dan penampung.Para korban diketahui berasal dari Nusa Tenggara Barat dan dijanjikan pekerjaan di luar negeri dengan biaya keberangkatan berkisar antara Rp12 juta hingga Rp16 juta per orang melalui jalur nonprosedural.Selain mengamankan para pelaku dan korban, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit kendaraan dan beberapa telepon genggam yang diduga digunakan dalam aktivitas jaringan tersebut.Saat ini, para tersangka telah diamankan di Polsek Sungai Sembilan untuk menjalani proses hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan aparat dalam memberantas jaringan TPPO dan praktik PMI ilegal yang masih beroperasi di wilayah Riau, khususnya pada jalur-jalur rawan yang kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan terorganisir. * (Dedi Stem) https://gegas.co/berita/detail/riau-bentuk-satgas-anti-narkoba GEGAS || PEKANBARU –Pemerintah dan aparat di Riau konsolidasikan kekuatan menghadapi kejahatan narkoba lintas wilayah, dengan membentuk suatu Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba.Pembentukan  Satgas Anti Narkoba Provinsi Riau ini ditandai apel kesiapan di Lapangan Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Sabtu pagi (25/4/2026).Apel dipimpin oleh Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Pangdam XIX Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Kajati Riau Sutikno, Danrem 031/WB Brigjen TNI Agustatius Sitepu, serta perwakilan BIN, BNNP Riau, LAM Riau, dan DPD Granat Provinsi Riau.Kehadiran lintas institusi ini menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat barisan melawan peredaran narkoba di wilayah Riau.Rangkaian kegiatan apel diawali dengan masuknya Komandan Apel dan pengambilalihan pasukan, dilanjutkan dengan kedatangan pimpinan apel, penghormatan pasukan, hingga laporan kesiapan. Momentum simbolis ditandai dengan pemasangan rompi Satgas Anti Narkoba sebagai bentuk kesiapan operasional tim dalam menjalankan tugas di lapangan.Dalam amanatnya, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan bahwa pembentukan Satgas Anti Narkoba merupakan langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas penanganan narkoba secara terpadu. Dia menilai kejahatan narkotika saat ini tidak lagi bersifat konvensional, melainkan telah berkembang menjadi jaringan lintas wilayah yang terorganisir dengan rapi.“Penanganan narkoba tidak bisa dilakukan secara biasa. Diperlukan langkah luar biasa melalui sinergi dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan narkoba lintas wilayah,” tegasnya di hadapan peserta apel.Lebih lanjut, SF berharap keberadaan Satgas Anti Narkoba Provinsi Riau mampu menekan angka kejahatan narkotika sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih dan aman bagi masyarakat. Komitmen tersebut diperkuat dengan pembacaan dan penandatanganan deklarasi “Riau Tangguh Bersih dari Narkoba” sebagai bentuk kesepakatan bersama seluruh pihak yang terlibat.Kegiatan apel berakhir pada pukul 08.35 WIB dalam suasana tertib, aman dan kondusif. Pemerintah Provinsi Riau bersama seluruh unsur terkait menegaskan akan terus memperkuat langkah preventif dan represif guna memberantas peredaran narkoba secara berkelanjutan di wilayah tersebut.Pembentukan Anti Narkoba Provinsi Riau Satgas sebagai langkah strategis memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kejahatan narkotika yang semakin kompleks dan terorganisir. Kegiatan yang berlangsung pukul 08.05 WIB di  ini menjadi momentum penting konsolidasi seluruh elemen penegak hukum dan pemangku kepentingan di daerah. * (Denny W) https://gegas.co/berita/detail/kloter-perdana-dilepas--424-jamaah-haji-riau-berangkat-ke-tanah-suci GEGAS || PEKANBARU – Sebanyak 424 calon jamaah haji asal Kota Pekanbaru yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) pertama resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Kamis (23/4/2026).Keberangkatan dilakukan melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II dengan skema embarkasi feeder, di mana para jamaah terlebih dahulu transit di Bandara Hang Nadim Batam sebelum melanjutkan penerbangan internasional.Dua penerbangan maskapai Lion Air dengan nomor JT 238 dan JT 236 mengangkut jamaah dalam dua gelombang. Penerbangan pertama lepas landas pukul 09.15 WIB, disusul penerbangan kedua pada pukul 12.50 WIB. Seluruh proses keberangkatan berlangsung tertib dengan pengawalan petugas serta dukungan fasilitas bandara yang telah dipersiapkan sebelumnya.Pelaksana tugas General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II, Yoko Harianto, menyampaikan bahwa kloter pertama ini menjadi awal dari rangkaian panjang pemberangkatan jamaah haji asal Provinsi Riau tahun 2026. Dia menegaskan bahwa seluruh pihak telah berkoordinasi secara intensif untuk memastikan kelancaran proses, mulai dari kesiapan operasional hingga pengamanan.Sepanjang musim haji tahun ini, total 2.386 jamaah asal Riau akan diberangkatkan dalam tujuh kloter. Jadwal keberangkatan telah ditetapkan secara bertahap, dimulai 23 April hingga 9 Mei 2026. Jamaah berasal dari berbagai daerah, termasuk Pekanbaru, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Pelalawan.Untuk mendukung kelancaran layanan, pengelola bandara bersama sejumlah instansi seperti otoritas bandara, Kementerian Agama, TNI/Polri, AirNav Indonesia, imigrasi hingga petugas kesehatan telah menyiapkan sistem terpadu. Pemeriksaan keamanan dilakukan di Gedung Grha Aviasi dengan dukungan peralatan seperti X-ray, metal detector genggam, serta walkthrough metal detector.Selain itu, penguatan pengamanan juga dilakukan dengan penempatan personel Aviation Security dan dukungan aparat TNI AU guna memastikan standar keselamatan penerbangan tetap terjaga. Pengaturan slot parkir pesawat dan alur pergerakan jamaah turut dioptimalkan agar proses keberangkatan berjalan efisien.Pihak bandara menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan maksimal selama periode angkutan haji, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan jamaah nantinya. Diharapkan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Air dalam kondisi sehat serta meraih predikat haji mabrur. * (rls/Marden) https://gegas.co/berita/detail/psn-gbkek-ancam-laut-dan-ruang-hidup-bintan GEGAS || BINTAN PESISIR – Penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Galang Batang Kawasan Ekonomi Khusus (GB-KEK) kian menguat. Puluhan warga Bintan Pesisir menggelar aksi di laut dengan pawai kapal menuju kawasan pembangunan Kawasan Industri (KI) Pulau Poto hingga perairan depan PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), Rabu (22/4/2026).Aksi ini menjadi bentuk protes terbuka atas proyek yang dinilai mengancam ekosistem laut, pulau kecil, serta ruang hidup masyarakat pesisir—terutama nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut.Dalam aksi tersebut, warga membentangkan spanduk bertuliskan “Tolak PSN GBKEK! Selamatkan Laut dan Darat Bintan Untuk Nelayan dan Masyarakat” serta “Tolak PSN GBKEK! Selamatkan Ruang Hidup Rakyat”. Mereka juga menyoroti ancaman lain dari aktivitas industri, termasuk keberadaan PLTU milik PT BAI yang dianggap berpotensi membahayakan generasi mendatang.Warga Desa Kelong, Mustofa Bisri, menegaskan bahwa Pulau Poto tidak layak menjadi lokasi industri berskala besar. Menurutnya, proyek tersebut berisiko mencemari lingkungan sekaligus menurunkan pendapatan nelayan.“Ini industri besar, tidak cocok di pulau sekecil ini. Dampaknya nanti jelas ke laut dan penghasilan masyarakat,” ujarnya.Penolakan juga datang dari kalangan pegiat lingkungan. Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Riau, Ahlul Fadli, menyebut Pulau Poto secara hukum masuk kategori pulau kecil yang seharusnya dilindungi dari eksploitasi industri berat.Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diperbarui, yang mendefinisikan pulau kecil sebagai wilayah dengan luas maksimal 2.000 kilometer persegi beserta ekosistemnya. Menurutnya, kebijakan pemerintah justru bertentangan dengan prinsip perlindungan tersebut.“Pulau kecil seperti Poto tidak boleh dibebani industri berat. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga menyangkut ruang hidup masyarakat yang terancam hilang,” tegas Ahlul.Lebih jauh, rencana pembangunan di kawasan tersebut mencakup berbagai industri berat, mulai dari industri alat transportasi, peleburan baja, kilang minyak, hingga galangan kapal. Skala proyek ini dinilai berpotensi mempercepat degradasi lingkungan pesisir dan laut.Masyarakat bersama WALHI Riau mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencabut izin perluasan PSN GB-KEK, khususnya di Pulau Poto. Mereka menilai proyek tersebut bukan hanya berisiko ekologis, tetapi juga mengancam keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat lokal.Penolakan ini menegaskan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap proyek strategis nasional yang dinilai mengabaikan daya dukung lingkungan dan hak hidup masyarakat pesisir. * (rls/JA Pandiangan) https://gegas.co/berita/detail/kejati-riau-musnahkan-barang-bukti-22-juta-batang-rokok-ilegal- GEGAS || PEKANBARU – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau memusnahkan sebanyak 22.298.200 batang rokok ilegal yang merupakan barang bukti tindak pidana atas nama Zaini dan Supriono. Pemusnahan dilakukan di Unit Pengelolaan Komposting Hutan Kota, Jalan Ronggo Warsito, Kota Pekanbaru, Kamis pagi (23/4/2026).Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejati (Kajati)  Riau, Dr. Sutikno serta dihadiri Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Kepala Wilayah Bea Cukai Riau Dwijo Wiryono, dan sejumlah pejabat utama di lingkungan Kejati Riau.Pemusnahan diawali dengan doa bersama, kemudian dilanjutkan sambutan dari Asisten Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejati Riau, Wuriadi. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa barang bukti yang dimusnahkan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).“Provinsi Riau merupakan wilayah strategis yang rawan menjadi jalur masuk penyelundupan. Karena itu, diperlukan kewaspadaan serta koordinasi hingga ke tingkat bawah untuk menekan peredaran rokok ilegal,” sebutnya.Wuriadi menambahkan, keberhasilan pengungkapan kasus ini sekaligus menjadi langkah konkret dalam menyelamatkan potensi pendapatan negara. Dengan dimusnahkannya barang bukti tersebut, diperkirakan kerugian negara yang dapat dicegah mencapai sekitar Rp30 miliar.Kejati Riau juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang terlibat dalam pengungkapan kasus penyelundupan tersebut. Sinergi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait dinilai menjadi kunci dalam memberantas peredaran barang ilegal.Menariknya, proses pemusnahan tidak hanya berorientasi pada penghancuran, tetapi juga pemanfaatan limbah secara produktif. Rokok ilegal yang dimusnahkan akan diolah menjadi bahan kompos.Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menjelaskan bahwa kompos berbahan dasar tembakau memiliki kualitas yang baik dan bermanfaat bagi pertanian. “Kompos ini nantinya akan dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk pemanfaatan hasil pemusnahan yang lebih bernilai,” ucapnya.Selain berdampak pada sektor ekonomi, peredaran rokok ilegal juga dinilai berbahaya bagi kesehatan karena tidak melalui pengawasan standar yang ketat. Oleh karena itu, kerja sama antara Kejati Riau dan Bea Cukai diharapkan terus diperkuat guna menekan peredaran barang ilegal di wilayah tersebut.Seluruh rangkaian kegiatan pemusnahan berlangsung aman dan lancar, sekaligus menjadi penegasan komitmen aparat dalam menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi masyarakat dari dampak negatif barang ilegal. * (Denny W)