GEGAS || PEKANBARU – Tekanan terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk memutus kontrak dengan PT Yabisa Sukses Mandiri kian memuncak. 

Sedikitnya 50 pengunjuk rasa dari Gerakan Aktivis se-Riau (GAS) menggelar aksi di Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru, Selasa siang (28/4/2026), dengan tuntutan tegas: putuskan kerja sama pengelolaan parkir yang telah berlangsung selama satu dekade.

Koordinator Lapangan, Ahmad Nasir Harahap, dalam orasinya menegaskan bahwa masyarakat mendukung penuh kebijakan tegas Walikota Agung Nugroho. Namun, dia menyoroti tidak adanya sistem pembayaran non-tunai atau digitalisasi selama lima tahun terakhir. 

"Itu menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD, Red) dari sektor parkir tidak pernah meningkat. Justru ada dugaan perusahaan memperkaya diri sendiri,"  ujarnya di depan spanduk bertuliskan "PT Yabisa hanya memperkaya diri".

Ahmad juga menduga kontrak 10 tahun yang diberikan memiliki muatan politis. 

"Tidak sesuai perjanjian, tidak ada digitalisasi. Kami minta Dishub memutus kontrak yang terkesan ada 'sesuatu' dari pejabat di masa itu," tegasnya. 

Jika tuntutan tidak diindahkan, aksi dengan massa lebih besar akan kembali digelar.

Mewakili Pemko Pekanbaru, Sekretaris Dishub Pekanbaru, Sunarko, menemui massa dan menyampaikan permintaan maaf dari Walikota Agung Nugroho yang sedang dinas luar kota.

"Intinya, apa yang saudara tuntut akan kami sampaikan kepada pimpinan," katanya. 

Aksi berlangsung tertib hingga pukul 13.50 WIB. Hingga berita ini diturunkan, PT Yabisa belum memberikan tanggapan resmi.  * (Denny W)