GEGAS || PEKANBARU — Gelombang kritik terhadap kondisi ekonomi dan tata kelola pemerintahan kembali bergema dari kalangan mahasiswa. Aliansi yang terdiri dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) STAI Al-Azhar Pekanbaru dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE Riau menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Riau, Rabu (17/6/2026).
Mahasiswa menuntut Wakil Rakyat Riau yang menghuni gedung itu untuk berpihak nyata terhadap rakyat, yang dinilai semakin tertekan oleh berbagai persoalan ekonomi dan sosial.
Aksi tersebut menjadi simbol kegelisahan generasi muda terhadap situasi yang mereka nilai semakin menjauh dari harapan masyarakat.
Di tengah tekanan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli, ketidakpastian ekonomi, hingga berbagai persoalan pengelolaan anggaran publik, mahasiswa menilai pemerintah dan para pemangku kebijakan harus segera menunjukkan langkah konkret, bukan sekadar retorika.
Koordinator Lapangan aksi sekaligus Presiden Mahasiswa STAI Al-Azhar Pekanbaru, Noprianda Ramadhan, menyampaikan bahwa kehadiran mahasiswa di depan gedung legislatif bukan sekadar menyampaikan kritik, melainkan mengingatkan kembali fungsi negara sebagai pelindung kepentingan rakyat.
Menurut dia, persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini tidak lagi sebatas tekanan ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi krisis kepercayaan akibat minimnya keberpihakan terhadap kebutuhan publik.
"Masyarakat sedang berjuang memenuhi kebutuhan dasar, sementara ruang publik justru lebih sering disuguhi polemik politik, pemborosan anggaran dan berbagai kebijakan yang dianggap tidak menyentuh persoalan utama rakyat," tukasnya.
Mahasiswa juga mendesak DPRD Provinsi Riau agar tidak berhenti pada fungsi menerima aspirasi, tetapi mampu memastikan seluruh tuntutan masyarakat ditindaklanjuti secara serius. Mereka menegaskan bahwa rakyat membutuhkan kebijakan yang berdampak langsung, bukan sekadar janji atau komitmen yang berakhir di ruang rapat tanpa hasil nyata.
Dalam aksi tersebut, sejumlah tuntutan disampaikan, mulai dari penghentian pemborosan anggaran negara, penguatan stabilitas ekonomi daerah, transparansi pengelolaan dana beasiswa, penyelesaian persoalan defisit anggaran daerah hingga pengusutan berbagai dugaan penyalahgunaan anggaran yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.
Noprianda juga menyoroti kesenjangan antara kehidupan masyarakat dan perilaku sebagian elite yang dinilai semakin jauh dari realitas rakyat.
Menurut dia, kondisi tersebut menciptakan ironi di tengah seruan penghematan yang terus disampaikan kepada masyarakat, sementara sebagian pejabat justru mempertontonkan gaya hidup yang dianggap tidak sejalan dengan situasi yang sedang dihadapi rakyat.
Koordinator Umum aksi yang juga Presiden Mahasiswa STIE Riau, Ahmad Adnan, menambahkan, gerakan mahasiswa harus dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masa depan bangsa dan daerah.
Dikatakannya, mahasiswa memiliki kewajiban untuk memastikan suara masyarakat tetap terdengar dan tidak hilang di tengah dinamika politik yang berkembang.
Menurut Ahmad, berbagai persoalan yang muncul saat ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam aspek kepemimpinan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Karena itu, mahasiswa menuntut adanya langkah nyata untuk memulihkan kepercayaan publik melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ahmad menegaskan, aksi di DPRD Riau bukanlah akhir dari gerakan yang mereka bangun. Mahasiswa berkomitmen terus mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan serta melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut yang akan dilakukan oleh para pemegang kebijakan.
Bagi aliansi mahasiswa tersebut, demokrasi tidak boleh berhenti pada proses pemilihan umum semata. Demokrasi harus hadir dalam setiap keputusan yang menyentuh kehidupan masyarakat.
Pesan yang mereka bawa pun tegas: ketika rakyat menjerit karena beban hidup yang semakin berat, para penguasa tidak boleh sekadar berpura-pura mendengar.
Saat kepercayaan publik mulai terkikis, tindakan nyata menjadi satu-satunya jawaban yang ditunggu rakyat.* (Fadly)