GEGAS || PEKANBARU — Aliansi mahasiswa Institut Kesehatan Payung Negeri (IKES PN) angkat suara terkait kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang dinilai semakin memprihatinkan.
Mereka menilai sejumlah kebijakan yang tidak berpihak kepada pekerja justru memperparah tekanan ekonomi yang tengah dirasakan masyarakat, khususnya kalangan buruh.
Presiden Mahasiswa BEM IKES PN, Muhammad Yusuf, menegaskan bahwa janji penciptaan lapangan kerja hingga kini belum terealisasi secara maksimal.
Di sisi lain, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) justru meningkat di berbagai sektor.
"Harapan terhadap ketersediaan lapangan kerja belum sejalan dengan realitas di lapangan. PHK malah bertambah,” ujarnya.
Fenomena tersebut tercermin dari kasus yang terjadi di sektor industri pulp and paper di Riau. Sekitar 300 pekerja subkontraktor di PT RAPP (APRIL Group), Kabupaten Pelalawan, terdampak PHK pada April 2026.
Kebijakan efisiensi perusahaan, yang dipicu oleh penurunan beban kerja serta melemahnya kondisi ekonomi, menjadi alasan utama pengurangan tenaga kerja tersebut.
Upaya mediasi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau hingga kini belum menemukan titik temu.
Kondisi ini semakin mempertegas lemahnya posisi tawar pekerja di tengah tekanan industri dan kebijakan yang dinilai belum berpihak.
Tak hanya soal PHK, mahasiswa juga menyoroti persoalan daya beli masyarakat yang terus menurun. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan peningkatan upah dinilai semakin menekan kesejahteraan buruh.
BEM Fakultas Kesehatan dan Informatika melalui perwakilannya, Putra Tambunan, menyebut kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial.
Sementara itu, Ketua Himpunan Mahasiswa D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan, Despa, menambahkan bahwa aspek perlindungan tenaga kerja juga masih menjadi persoalan serius. Ia menyoroti jam kerja yang panjang serta kondisi kerja yang dinilai belum sepenuhnya layak bagi pekerja di sejumlah sektor.
Aliansi mahasiswa IKES PN menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan.
Mereka mendorong pemerintah untuk menghadirkan regulasi yang lebih berpihak kepada buruh, memperkuat perlindungan tenaga kerja, serta memastikan keseimbangan antara pertumbuhan industri dan kesejahteraan pekerja.
Tanpa langkah konkret, mereka menilai ketimpangan dalam dunia kerja akan terus melebar di tengah ketidakpastian ekonomi nasional. * (rls/Marden)