GEGAS || PEKANBARU — Penghentian sementara distribusi Minyakita kepada sejumlah Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Pekanbaru mulai menimbulkan dampak di tingkat akar rumput.
Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengaku kesulitan memperoleh pasokan minyak goreng bersubsidi dengan harga terjangkau, sementara koperasi mitra berharap distribusi segera kembali normal.
Kondisi tersebut menjadi sorotan karena KKMP merupakan bagian dari ekosistem distribusi pangan yang diharapkan mampu memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat. Program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi sebagai pusat distribusi barang kebutuhan sehari-hari.
Ketua KKMP Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Widde Munadir, mengatakan penghentian sementara penyaluran Minyakita dari Bulog Wilayah Riau dan Kepulauan Riau telah berlangsung selama sekitar dua pekan terakhir.
Menurut dia, dampak kebijakan tersebut mulai dirasakan oleh para pelaku usaha kecil yang selama ini bergantung pada pasokan dari koperasi.
"Kami sangat menyayangkan penghentian sementara distribusi Minyakita kepada KKMP. Dampaknya langsung dirasakan pelaku UMKM yang selama ini memperoleh pasokan dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi," katanya.
Widde menilai keberadaan KKMP semestinya menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok dan menekan gejolak harga di pasar.
Dikatakannya, ketika distribusi berjalan optimal melalui koperasi, masyarakat memiliki akses lebih mudah terhadap Minyakita dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah.
Widde juga mengingatkan bahwa terganggunya distribusi berpotensi memicu kenaikan harga di tingkat konsumen. Di sejumlah lokasi, harga Minyakita disebut mulai mendekati harga minyak goreng premium sehingga mengurangi manfaat program stabilisasi pangan yang selama ini dijalankan pemerintah.
Selain persoalan pasokan, ia turut menyoroti mekanisme distribusi yang dinilai menambah beban biaya logistik. Menurutnya, terdapat perbedaan signifikan antara biaya pengangkutan melalui pihak ketiga dibandingkan sistem pengambilan langsung ke gudang.
"Kami berharap ada evaluasi terhadap pola distribusi yang diterapkan saat ini. Efisiensi biaya sangat penting agar harga jual kepada masyarakat tetap terjangkau dan koperasi dapat menjalankan fungsinya secara maksimal," tukasnya.
Keluhan serupa disampaikan pelaku UMKM bernama Robiah. Ia mengaku selama ini memperoleh Minyakita dari KKMP dengan harga yang lebih rendah dibandingkan pasar grosir. Selisih harga tersebut sangat membantu pelaku usaha kecil dalam menekan biaya produksi dan menjaga daya saing usaha.
Menurut Widde, keberadaan KKMP telah menjadi alternatif yang membantu UMKM menghadapi fluktuasi harga bahan pokok. Karena itu, penghentian distribusi dikhawatirkan akan berdampak pada biaya operasional usaha kecil yang bergantung pada minyak goreng sebagai bahan utama produksi.
Dia berharap pemerintah pusat, Bulog, serta kementerian terkait segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan distribusi Minyakita kepada seluruh KKMP yang telah menjadi mitra resmi.
Kelancaran distribusi, kata Widde, menjadi kunci keberhasilan program koperasi dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.
Menjelang momentum Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242, ia juga mendorong penguatan peran Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen ekonomi rakyat.
Menurut dia, dukungan yang konsisten dari pemerintah akan membuat koperasi mampu berperan lebih besar dalam menjaga stabilitas harga, memperluas akses sembako murah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan.
"Harapan kami, koperasi benar-benar menjadi garda terdepan ekonomi rakyat dan memperoleh dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya. ** (rls/Fadly)